SEJARAH ILMU ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA

Perkembangan Administrasi Negara di Indonesia

Sejarah Awal Administrasi Negara.

Pada 1957 dibentuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga yang hingga kini punya peran yang menentukan terhadap penampilan birokrasi Indonesia, pada 1962 dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dan pada 1964 Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KOTRAR). Retooling atau "pembersihan" dalam dua kepanitian terakhir bernuansa politis: menyingkirkan pegawai yang tak sehaluan dengan partai yang sedang memerintah (the ruling party). Dengan kata lain birokrasi di Indonesia pada dua dasawarsa pertama ini bersifat spoil system --situasi yang juga sangat dominan selama tahun-tahun pertama pemerintahan Amerika Serikat abad-18. Sementara itu pada 1958, sebagai imbas dari politik luar negeri Indonesia yang berusaha untuk membangun solidaritas regional Asia Tenggara, Indonesia mengikuti sebuah konferensi di Manila yang kemudian membentuk organisasi Eastern Regional Organisation for Public Administration (EROPA). Kecuali itu Indonesia juga menjalin hubungan dengan International Institute for Administrative Science (IIAS) di Brussel.

Ide tentang penyempurnaan administrasi dan administrative reform itu berkembang sebagai bagian dari konsep administrasi pembangunan. Yang ke-tiga sebagai induknya akan kita bahas setelah ini, sedangkan yang pertama dan ke-dua dibahas pada bagian sesudahnya.
Peranan Administrasi Negara
Pentingnya studi administrasi Negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik.

Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan ketrampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi social dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Dengan demikian, determinasi kebijaksanaan public, baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi, amupun terminasi, selalu dikaitkan dengan aspek produktifitas, kepraktisan, kearifan, ekonomi dan apresiasi terhadap system nilai yang berlaku.

Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persainagn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
Sistem Administrasi Negara Indonesia
1. Sistem administrasi negara Indonesia haruslah diterjemahkan sebagai bagian integral dari sistem nasional.
2. Landasan, tujuan, dan asas sistem administrasi negara adalah sama dengan landasan, tujuan, dan asas sistem nasional, yang tertera dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem administrasi negara diarahkan untuk memperkuat kapasitas administrasi. Kegiatan ini merupakan satu proses rasionalisasi terhadap sistem administrasi, agar dapat memenuhi fungsinya sebagai instrumen pembangunan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
4. Selama Orde Baru telah dilakukan usaha-usaha yang konsisten untuk memperbaiki sistem administrasi negara.

Perkembangan Administrasi Negara di Indonesia

Masa perkembangan seterusnya dimulai ketika tahun 1954 pemerintah mendatangkan suatu perusahaan dari Amerika Serikat untuk mengadakan penelitian mengenai administrasi kepegawaian.perutusan ini diketahui oleh Edward H. Litcbfield dengan dibantu oleh Alan C.Rankin.perutusan ini setelah mengadakan penelitian keseluruh indonesia,akhirnya merumuskan suatu saran kepada pemerintah Republik Indonesia yang mereka beri judul Training Administration on Indonesia.banyak saran yang diberikan oleh perutusan ini pada pemerintah,antara lain perlu didirikan lembaga pendidikan administrasi yang nantinya dapat dipergunakan mendidik pegawai-pegawai dan para administrator pemerintah.maka setelah itu tahun 1957 didirikannya lembaga administrasi negara(LAN) di Jakarta.mulai saat itulah perkembangan administrasi negara dipikirkan dan direncanakan.seterusnya administrasi negara indonesia tidak lagi dikembangkan sifat-sifat legalistis seperti di Eropa,melainkan sifat-sifat administrasi modern yang banyak dikembangkan di Amerika Serikat yakni bersifat praktis da pragmatis.aspek administrasi tidak lagi terbatas pada pengetahuan hukum saja,melainkan berwawasan agak luas meliputi berbagai pengaruh dari baik ilmu-ilmu sosial maupun nonsosial.

Sumber :
http://leopoldachapter2.blogspot.com/2009/07/sejarah-pemikiran-administrasi-negara.html
http://massofa.wordpress.com/2008/01/21/pengantar-ilmu-administrasi-negara-bag-2/
http://massofa.wordpress.com/2008/01/21/pengantar-ilmu-administrasi-negara-bag-1/

KEBIJAKAN KOTA KENDARI

Pemerintah Berikan Keringanan Mengurus IMB

Dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pemerintah Kota Kendari memberikan keringanan untuk jenis perumahan masyarakat berupa biaya administrasi yang relatif kecil yakni satu persen dari luas bangunan. Kepala Bidang Penataan Ruang Kota Kendari Rina Ariyanie Tahir,ST mengatakan, sebelumnya biaya dalam pengurusan IMB melalui jalur biasa cukup besar yakni dihitung berdasarkan luas bangunan dan luas tanah serta membayar biaya legis (semacam materai,Red). "Ini hanya berlaku untuk rumah masyarakat bukan untuk tempat usaha, itu pun bangunannya sudah harus ada, kalau baru mau membangun rumah maka pengurusan IMBnya biasa dan tidak diberlakukan yang namanya pemutihan, tetapi kalau bangunannya sudah berdiri dan belum memiliki IMB, itu baru diberikan kemudahan," katanya. Rina Ariyanie berharap dengan adanya keringanan yang diberikan itu masyarakat bisa segera melakukan pengurusan IMB dan tidak membiarkan bangunan rumahnya tanpa IMB lagi

Pemkot Berikan 64 Motor Dinas

Pemerintah Kota Kendari memberikan bantuan yang berupa motor dinas kepada 64 lurah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang diberikan langsung secara simbolis oleh Walikota Kendari, Ir.Asrun,M.Eng,Sc., usai upacara peringatan HUT Kota Kendari ke-180 di Kantor Walikota Kendari, Senin (9/5/2011). Menurut Asrun, pemberian bantuan yang diberikan kepada para lurah tersebut betujuan untuk lebih meningkatkan kinerja para lurah, sehingga perlu diberikan fasilitas yang berupa kendaraan roda dua.  "Kita lihat kendaraan operasional para lurah sudah mulai rusak sehingga perlu digantikan dengan yang baru, olehnya itu tahun ini kami anggarkan bantuan yang berupa kendaraan roda dua bagi seluruh lurah yang ada di Kota Kendari ini," terang Asrun kepada sejumlah media.  Rencana awal pemberian bantuan motor tersebut, lanjut Asrun, hanya akan diberikan kepada sebagian lurah saja, namun ada pertimbangan lain sehingga ia memutuskan untuk memberikan bantuan secara merata kepada seluruh lurah.  "Anggarannya dari APBD, jumlah keseluruhannya saya juga tidak ingat pasti. Sebenarnya hanya akan diberikan kepada setengah jumlah lurah yang ada di Kota Kendari, hanya teman-teman di pemkot mengatakan bahwa bulan ini juga harga motor murah, jadi kita anggarkan saja untuk semua lurah," tandasnya.

Jembatan Muna-Buton Diusul Rp 1,1 Triliun

Selain mega proyek Jembatan Bahteramas, saat ini Dinas PU Sultra sementara mengusulkan pembangunan Jembatan Muna-Buton dan Bendungan Pelosika Konawe.  Selain mega proyek Jembatan Bahteramas, saat ini Dinas PU Sultra sementara mengusulkan pembangunan Jembatan Muna-Buton dan Bendungan Pelosika Konawe.   "Sekarang kami sedang mengintroduksi pembangunan jembatan penyeberangan Muna-Buton, yang mana pembangunan jembatan ini akan lebih dahsyat lagi.  Pasalnya bentangannya 700 meter dengan panjang sekitar 800 meter lebih, posisinya di sekitar Desa Baruta," ujar Kadis PU Sultra, Doddy Djalante, akhir pekan lalu. Doddy mengatakan jika rencana pembangunan Jembatan Muna-Buton, telah selesai dilakukan visibility study dan tahapan selanjutnya yaitu DED dan Amdal pada 2012 nanti. "Hasil visibility study sudah kami sampaikan ke Kementerian PU, sehingga mereka tahu jika kami memiliki usulan baru berupa program pembangunan jembatan ini.  Sama halnya dengan Jembatan Bahteramas, pihaknya juga mengusahakan untuk mendapatkan dana LOAN, dengan perhitungan sementara Rp 1,1 triliun atau U$ 111," ungkapnya.     Mengenai urgensi pembangunan jembatan tersebut, jelasnya untuk memperlancar transportasi kedua kabupaten, yang dengan hadirnya infrastruktur tersebut otomatis akan mendukung terbentuknya pembangunan sektor-sektor ekonomi produktif. "Mega proyek lainnya yang akan kami kerjakan yaitu Bendung Pelosika untuk PLTA di Konawe senilai Rp 1,9 triliun.  Diharapkan juga bantuan dana LOAN, yang mana saat ini juga sementara perencanaan," jelasnya.

Walikota Kendari Tunjuk Asisten 3 Sebagai Pelaksana Sekda

(22/4/2011) Setelah sekian lama bungkam soal pengganti sementara Amarullah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tersangka dugaan korupsi proyek perluasan areal kantor Gubernur Sultra yang kini tengah mendekam di Rumah Tahanan kelas 2 A Punggolaka, Walikota Kendari, Ir Asrun akhirnya menunjuk asisten 3, Abd Madjid, sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Kendari. Penunjukkan itu disertai  dengan keluarnya Surat Keputusan yang diteken oleh Walikota tertanggal 19 April 2011. (22/4/2011) Setelah sekian lama bungkam soal pengganti sementara Amarullah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tersangka dugaan korupsi proyek perluasan areal kantor Gubernur Sultra yang kini tengah mendekam di Rumah Tahanan kelas 2 A Punggolaka, Walikota Kendari, Ir Asrun akhirnya menunjuk asisten 3, Abd Madjid, sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Kendari. Penunjukkan itu disertai  dengan keluarnya Surat Keputusan yang diteken oleh Walikota tertanggal 19 April 2011. Dengan ditunjuknya pejabat pelaksana harian Sekretaris Kota Kendari ini, maka dipastikan proses pelayanan administrasi di sekretariat daerah akan kembali normal. Meski demikian, Walikota Kendari, Ir Asrun mengatakan penunjukan asisten 3 sebagai pelaksana harian Sekda Kendari sifatnya hanya sementara. “pejabat Pelaksana harian Sekda ini sifatnya hanya sementara saja, hingga proses hukum yang sementara di jalani Amarulah (Sekda Kota Kendari) benar – benar selesai,” terang Ir. Asrun.Beritakendari.com

Data Base Diumumkan Tahun 2012

Mereka yang kini sedang mengabdi di Pemkot Kendari sebagai tenaga honorer dengan status data base, baik kategori I maupun kategori II masih harus sabar lebih lama untuk mengetahui nasib mereka, apa bisa langsung diangkat jadi PNS bagi kategori I dan bisa ikut tes lokal bagi yang kategori II. Pemerintah sampai hari ini belum punya rencana mengumumkan nama-nama yang masuk data base untuk dua kategori itu, bahkan sangat mungkin tahun 2012 nanti.   Mereka yang kini sedang mengabdi di Pemkot Kendari sebagai tenaga honorer dengan status data base, baik kategori I maupun kategori II masih harus sabar lebih lama untuk mengetahui nasib mereka, apa bisa langsung diangkat jadi PNS bagi kategori I dan bisa ikut tes lokal bagi yang kategori II. Pemerintah sampai hari ini belum punya rencana mengumumkan nama-nama yang masuk data base untuk dua kategori itu, bahkan sangat mungkin tahun 2012 nanti.      “Belum ada perkembangan berarti tentang informasi data base, mengingat pertemuan KemenPAN beberapa waktu lalu juga tidak membahas data base, tetapi analisis jabatan (Anjab)," kata Baeduri Nehru, Kepala BKD Kota Kendari, kepada Kendari  Pos, kemarin seolah menjawab simpang siurnya informasi soal waktu pengumuman data base ini. Saat pertemuan dengan KemenPAN, Kepala BKD juga mempertanyakan tentang data base, mengingat belum ada kejelasan data base kategori I di Pemkot Kendari yang walau pun telah dilakukan verifikasi berkas 71 orang CPNS, tapi belum ada kejelasan pengumuman. Begitu pula untuk kateori II masih menunggu peraturan pemerintah (PP), sehingga kemungkinan nanti 2012 baru ada kejelasan kelulusan 3.800 orang data base kategori II. "Karena itu masih terdapat kemungkikan yang tidak lulus, dari verifikasi 71 orang tersebut.  Mengingat tim pusat melakukan verifikasi semua kelengkapan, mulai dari keuangan hingga SK asli,"ungkapnya. Khusus untuk kategori II, kata Kepala BKD, saat ini pihaknya masih menunggu PP mengenai hal itu. Jika seperti aturan 2005 lalu diurut berdasarkan lama waktu pengabdian, maka pihaknya pun akan patuh pada aturan tersebut.  “Karena itu kami belum dapat berkomentar tentang kepastian pengumuman kategori II," jelasnya. Mengenai zero growth penerimaan PNS mulai 2011 ini, perempuan berjilbab ini menuturkan Pemkot Kendari telah menerapkan sejak 2010 lalu, mengingat perekrutan PNS Pemkot sesuai dengan kebutuhan pegawai yang pensiun di setiap tahunnya. "Sama dengan kuota CPNS tahun 2010 lalu, tahun 2011 ini kami akan mengusulkan 190 orang, dengan kebutuhan utama tenaga guru dan kesehatan.  Lagi pula pembagian kuota juga dikembalikan kepada analisa KemenPAN, yang mana saat ini kami juga belum tahu kapan lowongan CPNS TA 2011 dibuka," tuturnya. Kalau pun Sultra dikatakan penerimaan terburuk, seperti dilansir KPK beberapa waktu lalu, ia berharap Kota Kendari tidak memperparah kondisi tersebut. Pasalnya selain jumlah PNS yang diterima sesuai kebutuhan SKPD, pengurusan NIP pun tepat waktu dilakukan. "Begitu pula orientasi CPNS TA 2010 lalu, akan segera kami laksanakan tepatnya akhir April ini, menunggu cairnya anggaran," pungkasnya.

April 2011, Serapan Beras Petani Capai 2.688 Ton

2011-04-14. Hingga awal April 2011 Bulog Sultra sudah melakukan penyerapan terhadap beras petani sebanyak 2.688 ton atau sekitar 14 persen dari target yang berjumlah 20.000 ton.   Hingga awal April 2011 Bulog Sultra sudah melakukan penyerapan terhadap beras petani sebanyak 2.688 ton atau sekitar 14 persen dari target yang berjumlah 20.000 ton.  Menurut Kadivre Bulog Sultra, Bambang Napitupulu, penyerapan beras petani hingga bulan keempat 2011 memang masih rendah karena musim panen bagi petani belum tiba. "Kan ada istilah Okmar atau Oktober hingga Maret dan ada istilah Asep atau April hingga September, nah di Asep ini jumlah panen petani relatif tinggi, sehingga di bulan ini kami melakukan penyerap beras petani yang sebanyak-banyaknya," jelasnya, Jumat (8/4/2011) saat ditemui di ruang kerjanya. Pada bulan April hingga September jumlah panen petani, kata Bambang, bisa mencapai 200 hingga 300 ton per hari. Sedangkan pada bulan Oktober hingga Maret hanya sekitar 50 ton per hari. "Serapan yang kami lakukan dengan jumlah 2.688 itu juga merupakan serapan tahun sebelumnya atau Okmar dan daya serapnya memang tergolong rendah, tapi saya yakin kami mampu melakukan penyerapan dengan lebih banyak lagi, mungkin sekitar awal Mei, jika cuaca tidak esktrim maka jumlah dan kualitas beras petani juga pasti bagus," tandasnya.

Musrenbang Sultra Dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2011 dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, di salah satu hotel yang ada di Kendari, Sultra. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2011 dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, di salah satu hotel yang ada di Kendari, Sultra.  Dalam kesempatan itu, Armida menitipkan dua kebijakan utama yang dapat dijadikan sebagai dasar pembangunan Sultra agar kedepannya dapat menjadi daerah yang lebih berkembang lagi. "Untuk Sultra kebijakan pembangunan yang dapat digunakan yakni sinergikan inisiatif master plan  guna pengetasan kemiskinan dan percepatan perubahan ekonomi melalui pelabuhan Kendari dan Pomalaa," pesan Armida dihadapan sejumlah peserta Musrenbang, Jumat (8/4/2011). Sementara Gubernur Sultra H.Nur Alam,SE. mengatakan, dengan adanya musrenbang tersebut, maka pembangunan yang terjadi di Sultra akan lebih bersinergis lagi. Musrenbang yang digelar selama dua hari berturut-turut itu yakni 8 sampai 9 April 2011, diikuti seluruh kepada daerah serta SKPD lingkup Kabupaten dan Kota dengan mengangkat tema "Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Melalui Pengembangan Kebijakan Padat Karya, Padat Modal dan Padat Teknologi,".

Pembangunan Dibagai Lima Zona

Kawasan tertip pembangunan mulai digalakkan Pemkot Kendari. Salah satu wujud dengan membagi lima zona pembangunan.  Zona pertama meliputi kawasan pembangunan pusat kota, yang terletak di pusat Kota Kendari. Zona kedua  kawasan pembangunan central bisnis distrik (CBD) dan Teluk Kendari. Zona tiga adalah  kawasan pembangunan pusat pelayanan di kota lama dan sekitar pelabuhan. Kawasan tertip pembangunan mulai digalakkan Pemkot Kendari. Salah satu wujud dengan membagi lima zona pembangunan.  Zona pertama meliputi kawasan pembangunan pusat kota, yang terletak di pusat Kota Kendari. Zona kedua  kawasan pembangunan central bisnis distrik (CBD) dan Teluk Kendari. Zona tiga adalah  kawasan pembangunan pusat pelayanan di kota lama dan sekitar pelabuhan.  Selanjutnya,  keempat meliputi pembangunan Pemprov Sultra dan zona kelima  kawasan pembangunan perguruan tinggi. "Pengaturan kawasan pembangunan  dalam RTRW diharapkan  tidak dibolehkan lagi membangun diluar ketentuan kelima zona yang sudah diatur dalam Perda RTRW. Kemudian kita sudah menetapkan juga beberapa kawasan strategis dalam Perda RTRW. Di kawasan strategis tersebut diantaranya berada di wilayah kota lama dan Pelabuhan Bongkutoko. Kemudian pusat pemerintahan  Sultra, pusat pemerintahan Kota Kendari dikawasan teluk Kendari dan CBD," jelas Kadis Tata Kota Andi Adam kemarin. Menurutnya, semua kawasan yang sudah diatur  akan dimplementasikan setelah mendapat persetujuan dewan, kemudian dievaluasi oleh  Pemprov  dan dilegalkan kementerian dalam negeri. " Pembangunan jembatan Bahteramas  sangat mendukung pekembangan kawasan kota lama  dari yang tidak berkembang menjadi berkembang. Namun kawasan tersebut tidak akan dijadikan kawasan pecinan (perkampungan cina). Yang jelas pemerintah akan menjaga kelestarian situs- situs sejarah," janji Andi Adam.

reformasi birokrasi pelayanan publik

MAKALAH BIROKRASI INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap orang seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya orang akan mengambil kesimpulan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (birokratisme) yang merugikan masyarakat.
Birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru bagi kita karena sebenarnya telah ada dalam bentuknya yang sederhana sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun demikian kecenderungan mengenai konsep dan praktek birokrasi telah mengalami perubahan yang berarti sejak seratus tahun terakhir ini. Dalam Masyarakat yang modern, birokrasi telah menjadi suatu organisasi atau institusi yang penting. Pada masa sebelumnya ukuran negara pada umumnya sangat kecil, namun pada masa kini negara-negara modern memiliki luas wilayah, ruang lingkup organisasi, dan administrasi yang cukup besar dengan berjuta-juta penduduk.
Kajian birokrasi sangat penting dipelajari, karena secara umum dipahami bahwa salah satu institusi atau lembaga, yang paling penting sebagai personifikasi negara adalah pemerintah, sedangkan personifikasi pemerintah itu sendiri adalah perangkat birokrasinya (birokrat).
Membicarakan tentang birokrasi tentunya sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sejarah birokrasi. Birokrasi memiliki asal kata dari Burcau, digunakan pada awal abad ke 13 di Eropa Barat bukan hanya untuk menunjuk pada meja tulis saja, akan tetapi lebih pada kantor, semisal tempat kerja dimana pegawai bekerja. Makna asli dari birokrasi berasal dari Prancis yang artinya pelapis meja. Bentuk birokrasi paling awal terdiri dari tingkatan kasta rohaniawan / tokoh agama. Negara memformulasikan,memaksakan dan menegakkan peraturan dan memungut pajak, memberikan kenaikan kepada sekelompok pegawai yang bertindak untuk menyelenggarakan fungsi tersebut.
Sangat menarik membicarakan tentang birokrasi, karena dalam realita kehidupan birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, padahal para pegawai birokrasi itu dibayar dari duit masyarakat. Dan terkadang wewenang yang diberikan kepada pegawai dari birokrasi disalahgunakan. Misalnya seperti masalah tentang korupsi di dirjen pajak yang hangat-hangatnya dibicarakan akhir-akhir ini. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya reformasi birokrasi

 

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Reformasi Birokrasi Dirjen Pajak

Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180). Karl Mannheim sebagaimana disitir oleh Susanto menjelaskan bahwa perubahan masyarakat adalah berkaitan dengan norma-normanya. Development adalah perkembangan yang tertuju pada kemajuan keadaan dan hidup anggota masyarakat, dimana kemajuan kehidupan ini akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian maka perubahan masyarakat dijadikan sebagai peningkatan martabat manusia, sehingga hakekatnya perubahan masyarakat berkait erat dengan kemajuan masyarakat. Dilihat dari aspek perkembangan masyarakat tersebut maka terjadilah keseimbangan antara tuntutan ekonomi, politik, sosial dan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta konsensus antara prinsip-prinsip dalam masyarakat (Susanto: 185-186).
Khan (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama.
Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau modernization.
Dari pengertian ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics being). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.
Reformasi bertujuan mengoreksi dan membaharui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang, kembali ke cita-cita proklamasi. Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi. Reformasi ini harus dilakukan oleh pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian negara/lembaga negara, sebagai motor penggerak utama.
Reformasi birokrasi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Indikasinya adalah buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi. Yang hangat-hangat dibicarakan akhir-akhir ini seperti tentang kasus makelar pajak. Aparat Direktorat Jenderal Pajak tergolong sebagai aparat paling banyak melakukan pelanggaran di internal Departemen Keuangan. Direktorat ini menjadi juara sebagai instansi terbanyak kena sanksi akibat pelanggaran disiplin dan integritas.
Berdasarkan catatan Departemen Keuangan pada periode 2006 - 2009 yang dipublikasikan di situs Depkeu, pegawai Ditjen Pajak menjuarai atau mendominasi pelanggaran dari 12 instansi di Depkeu. Dari total 1.961 pegawai Departemen Keuangan yang melanggar dan dikenai sanksi, lebih dari separoh atau 1.036 berasal dari Ditjen Pajak. Dari jumlah itu, 546 orang dikenai sanksi karena pelanggaran disiplin kehadiran dan 482 dikenai sanksi karena melanggar integritas.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 30/1980, Depkeu telah mengenakan sanksi berat kepada para aparat yang melanggar integritas. Menurut Depkeu, selama empat tahun tersebut, sebanyak 417 orang telah dikenai sanksi berat. Sanksi itu berupa penurunan pangkat kepada 149 pegawai, pembebasan jabatan kepada 48 pegawai, pemberhentian dengan hormat kepada 36 pegawai dan sebanyak 184 orang dipecat secara tidak hormat.
Sanksi ini diterapkan oleh Depkeu sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Bagi pegawai Depkeu tidak ada pilihan lain untuk menyesuaikan diri dan mengikuti gerak langkah reformasi atau mundur dari pegawai, demikian disebutkan dalam laporan Departemen Keuangan.
Adapun delapan langkah yang ditegaskan oleh Menkeu untuk mengawal reformasi birokrasi meliputi,
pertama, penyerahan daftar kekayaan dan pemeriksaan surat pemberitahuan (SPT) beberapa tahun terakhir dari jajaran pejabat sampai level eselon empat dan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang rawan berhubungan dengan wajib pajak (WP) dan melakukan pemeriksaan mendetail.
Kedua, melakukan pemeriksaan menyeluruh bidang pemeriksaan pajak. Beberapa yang dilakukannya terkait hal ini adalah Kementerian Keuangan dalam jangka pendek akan membebastugaskan seluruh jajaran yang bekerja di Unit Keberatan bersama Gayus Tambunan. Selain itu, kasus-kasus keberatan yang terjadi antara 2006-2009 akan diperiksa semuanya, begitu pula semua kasus kekalahan di Pengadilan Pajak akan diperlakukan hal yang serupa.
Ketiga, Kementerian akan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut transaksi para aparat pajak, wajib pajak, dan hakim pajak yang berhubungan dengan kasus keberatan.
Keempat, melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam perbaikan peradilan perpajakan. Kelima, Kementerian Keuangan akan meminta Komite Pengawas Perpajakan untuk memeriksa proses, kebijakan dan administrasi pajak dan bea cukai yang rawan korupsi.
Keenam, membentuk whistle blower dan membentuk mekanisme pengaduan yang mudah dan kredibel, sehingga pengaduan merasa aman dan berani, dan aduan ditangani dengan sungguh-sungguh.
Ketujuh, mengevaluasi unit Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal, agar makin mampu mendeteksi pelanggaran secara lebih dini.
Serta kedelapan, mempercepat pelaksanaan penilaian indikator kinerja individu, termasuk indikator integritas secara lebih detail dan tegas, agar efek pencegahan dapat terbangun.

2.2 Tujuan Reformasi Birokrasi

- Terciptanya good governance, yaitu tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa
- Memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien
- Terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi
masyarakat dan abdi negara
- Pemerintah yang bersih (clean government)
- Bebas KKN
- Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

2.3 Empat Masalah, Tujuh kelemahan, dan Lima Prasyarat

Empat masalah, terdiri atas (1) berbagai keluhan masyarakat kurang direspons aparatur; (2) belum ada data awal yang pasti dan sama; (3) tolok ukur keberhasilan belum jelas; dan (4) belum ada analisis yang jelas mengapa pemberantasan korupsi sejak era Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, sampai Susilo Bambang Yudhoyono belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan.

Tujuh kelemahan yang menonjol: (1) lemahnya kehendak pemerintah atau political will/government will; (2) belum ada kesamaan persepsi dan pemahaman tentang visi, misi, tujuan dan rencana tindak tidak jelas; (3) kurang memanfaatkan teknologi informasi (e-government, e-procurement, information technology) dalam pemberantasan KKN; (4) belum ada kesepakatan menerapkan SIN (single identification/identity number) tentang data kepegawaian, asuransi kesehatan, taspen, pajak, tanah, imigrasi, bea-cukai, dan yang terkait lainnya; (5) masih banyak duplikasi, pertentangan, dan ketidakwajaran peraturan perundang-undangan (ambivalen dan multi-interpreted); (6) kelemahan dalam criminal justice system (sistem penanggulangan kejahatan); penanggulangan kejahatan (criminal policy) belum efektif menggunakan media masa dan media elektronika, kurangnya partisipasi masyarakat, sanksi terlalu ringan dan tidak konsisten, dan criminal policy belum dituangkan secara jelas dalam bentuk represif (criminal justice system), preventif (prevention without punishment), dan pencegahan dini (detektif); dan (7) belum ada konsistensi yang didukung kesungguhan atau keseriusan pemerintah dalam pemberantasan KKN.

Lima prasyarat keberhasilan pemberantasan korupsi: (1) deregulasi peraturan perundang-undangan yang memberi peluang KKN dan ada kehendak yang sungguh-sungguh dan serius untuk memberantas korupsi (Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu komitmen yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata). (2) sistem dan mekanisme pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi (TI):Â e-government, e-procurement, e-office, e-business. (3) penerapan dan pemanfaatan Single Identification/Identity Number (SIN) untuk setiap urusan masyarakat yang diharapkan mampu mengurangi peluang penyalahgunaan. (4) peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat; dan (5) penataan atau pembaharuan Criminal Justice System (CJS) yang memadai.
 

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap orang seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya orang akan beranggapan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (birokratisme) yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi birokrasi
Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi bertujuan mengoreksi dan membaharui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang, kembali ke cita-cita proklamasi. Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi. Reformasi ini harus dilakukan oleh pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian negara/lembaga negara, sebagai motor penggerak utama.
Tujuan reformasi birokrasi: Memperbaiki kinerja birokrasi, Terciptanya good governance, yaitu tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, Pemerintah yang bersih (clean government), bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
 

DAFTAR PUSTAKA

- Benveniste, Guy.1997. Birokrasi.Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Pramusinto Agus dan Erwan Agus Purwanto. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik
- Susanto, Heri, “Ditjen Pajak Juara Kena Sanksi Pelanggaran”, diakses dari situs http://heri.susanto@vivanews.com
- Drs. Taufiq Effendi, MBA, “Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance”,
- Prof.Dr.Mostopadidjaja AR. 2003. “Reformasi Birokrasi Seb

tentang saya

hai,,,namaqu nuraeni .saya biasa dipanggil eni.saya anak pertama dari 4 bersaudara.saya tinggal di kota kendari.saya kuliah di UNIVERSITAS HALUOLEO di fisip jurusan administrai negara.cita - cita saya ingin membanggakan kedua orang tua saya.warna favoritqu ungu,biru,pink.saya suka makanan yang serba pedas.