Rabu, 21 Desember 2011

KEBIJAKAN KOTA KENDARI


Pemerintah Berikan Keringanan Mengurus IMB

Dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pemerintah Kota Kendari memberikan keringanan untuk jenis perumahan masyarakat berupa biaya administrasi yang relatif kecil yakni satu persen dari luas bangunan. Kepala Bidang Penataan Ruang Kota Kendari Rina Ariyanie Tahir,ST mengatakan, sebelumnya biaya dalam pengurusan IMB melalui jalur biasa cukup besar yakni dihitung berdasarkan luas bangunan dan luas tanah serta membayar biaya legis (semacam materai,Red).

"Ini hanya berlaku untuk rumah masyarakat bukan untuk tempat usaha, itu pun bangunannya sudah harus ada, kalau baru mau membangun rumah maka pengurusan IMBnya biasa dan tidak diberlakukan yang namanya pemutihan, tetapi kalau bangunannya sudah berdiri dan belum memiliki IMB, itu baru diberikan kemudahan," katanya.

Rina Ariyanie berharap dengan adanya keringanan yang diberikan itu masyarakat bisa segera melakukan pengurusan IMB dan tidak membiarkan bangunan rumahnya tanpa IMB lagi


Pemkot Berikan 64 Motor Dinas

Pemerintah Kota Kendari memberikan bantuan yang berupa motor dinas kepada 64 lurah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang diberikan langsung secara simbolis oleh Walikota Kendari, Ir.Asrun,M.Eng,Sc., usai upacara peringatan HUT Kota Kendari ke-180 di Kantor Walikota Kendari, Senin (9/5/2011).
Menurut Asrun, pemberian bantuan yang diberikan kepada para lurah tersebut betujuan untuk lebih meningkatkan kinerja para lurah, sehingga perlu diberikan fasilitas yang berupa kendaraan roda dua. 

"Kita lihat kendaraan operasional para lurah sudah mulai rusak sehingga perlu digantikan dengan yang baru, olehnya itu tahun ini kami anggarkan bantuan yang berupa kendaraan roda dua bagi seluruh lurah yang ada di Kota Kendari ini," terang Asrun kepada sejumlah media. 

Rencana awal pemberian bantuan motor tersebut, lanjut Asrun, hanya akan diberikan kepada sebagian lurah saja, namun ada pertimbangan lain sehingga ia memutuskan untuk memberikan bantuan secara merata kepada seluruh lurah. 

"Anggarannya dari APBD, jumlah keseluruhannya saya juga tidak ingat pasti. Sebenarnya hanya akan diberikan kepada setengah jumlah lurah yang ada di Kota Kendari, hanya teman-teman di pemkot mengatakan bahwa bulan ini juga harga motor murah, jadi kita anggarkan saja untuk semua lurah," tandasnya.

Jembatan Muna-Buton Diusul Rp 1,1 Triliun

Selain mega proyek Jembatan Bahteramas, saat ini Dinas PU Sultra sementara mengusulkan pembangunan Jembatan Muna-Buton dan Bendungan Pelosika Konawe. 

Selain mega proyek Jembatan Bahteramas, saat ini Dinas PU Sultra sementara mengusulkan pembangunan Jembatan Muna-Buton dan Bendungan Pelosika Konawe.  
"Sekarang kami sedang mengintroduksi pembangunan jembatan penyeberangan Muna-Buton, yang mana pembangunan jembatan ini akan lebih dahsyat lagi.  Pasalnya bentangannya 700 meter dengan panjang sekitar 800 meter lebih, posisinya di sekitar Desa Baruta," ujar Kadis PU Sultra, Doddy Djalante, akhir pekan lalu.

Doddy mengatakan jika rencana pembangunan Jembatan Muna-Buton, telah selesai dilakukan visibility study dan tahapan selanjutnya yaitu DED dan Amdal pada 2012 nanti.

"Hasil visibility study sudah kami sampaikan ke Kementerian PU, sehingga mereka tahu jika kami memiliki usulan baru berupa program pembangunan jembatan ini.  Sama halnya dengan Jembatan Bahteramas, pihaknya juga mengusahakan untuk mendapatkan dana LOAN, dengan perhitungan sementara Rp 1,1 triliun atau U$ 111," ungkapnya.    

Mengenai urgensi pembangunan jembatan tersebut, jelasnya untuk memperlancar transportasi kedua kabupaten, yang dengan hadirnya infrastruktur tersebut otomatis akan mendukung terbentuknya pembangunan sektor-sektor ekonomi produktif. "Mega proyek lainnya yang akan kami kerjakan yaitu Bendung Pelosika untuk PLTA di Konawe senilai Rp 1,9 triliun.  Diharapkan juga bantuan dana LOAN, yang mana saat ini juga sementara perencanaan," jelasnya.

Walikota Kendari Tunjuk Asisten 3 Sebagai Pelaksana Sekda

(22/4/2011) Setelah sekian lama bungkam soal pengganti sementara Amarullah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tersangka dugaan korupsi proyek perluasan areal kantor Gubernur Sultra yang kini tengah mendekam di Rumah Tahanan kelas 2 A Punggolaka, Walikota Kendari, Ir Asrun akhirnya menunjuk asisten 3, Abd Madjid, sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Kendari. Penunjukkan itu disertai  dengan keluarnya Surat Keputusan yang diteken oleh Walikota tertanggal 19 April 2011.
(22/4/2011) Setelah sekian lama bungkam soal pengganti sementara Amarullah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tersangka dugaan korupsi proyek perluasan areal kantor Gubernur Sultra yang kini tengah mendekam di Rumah Tahanan kelas 2 A Punggolaka, Walikota Kendari, Ir Asrun akhirnya menunjuk asisten 3, Abd Madjid, sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Kendari. Penunjukkan itu disertai  dengan keluarnya Surat Keputusan yang diteken oleh Walikota tertanggal 19 April 2011.
Dengan ditunjuknya pejabat pelaksana harian Sekretaris Kota Kendari ini, maka dipastikan proses pelayanan administrasi di sekretariat daerah akan kembali normal. Meski demikian, Walikota Kendari, Ir Asrun mengatakan penunjukan asisten 3 sebagai pelaksana harian Sekda Kendari sifatnya hanya sementara.
“pejabat Pelaksana harian Sekda ini sifatnya hanya sementara saja, hingga proses hukum yang sementara di jalani Amarulah (Sekda Kota Kendari) benar – benar selesai,” terang Ir. Asrun.Beritakendari.com




Data Base Diumumkan Tahun 2012

Mereka yang kini sedang mengabdi di Pemkot Kendari sebagai tenaga honorer dengan status data base, baik kategori I maupun kategori II masih harus sabar lebih lama untuk mengetahui nasib mereka, apa bisa langsung diangkat jadi PNS bagi kategori I dan bisa ikut tes lokal bagi yang kategori II. Pemerintah sampai hari ini belum punya rencana mengumumkan nama-nama yang masuk data base untuk dua kategori itu, bahkan sangat mungkin tahun 2012 nanti.  

Mereka yang kini sedang mengabdi di Pemkot Kendari sebagai tenaga honorer dengan status data base, baik kategori I maupun kategori II masih harus sabar lebih lama untuk mengetahui nasib mereka, apa bisa langsung diangkat jadi PNS bagi kategori I dan bisa ikut tes lokal bagi yang kategori II. Pemerintah sampai hari ini belum punya rencana mengumumkan nama-nama yang masuk data base untuk dua kategori itu, bahkan sangat mungkin tahun 2012 nanti.     
“Belum ada perkembangan berarti tentang informasi data base, mengingat pertemuan KemenPAN beberapa waktu lalu juga tidak membahas data base, tetapi analisis jabatan (Anjab)," kata Baeduri Nehru, Kepala BKD Kota Kendari, kepada Kendari  Pos, kemarin seolah menjawab simpang siurnya informasi soal waktu pengumuman data base ini.

Saat pertemuan dengan KemenPAN, Kepala BKD juga mempertanyakan tentang data base, mengingat belum ada kejelasan data base kategori I di Pemkot Kendari yang walau pun telah dilakukan verifikasi berkas 71 orang CPNS, tapi belum ada kejelasan pengumuman. Begitu pula untuk kateori II masih menunggu peraturan pemerintah (PP), sehingga kemungkinan nanti 2012 baru ada kejelasan kelulusan 3.800 orang data base kategori II.

"Karena itu masih terdapat kemungkikan yang tidak lulus, dari verifikasi 71 orang tersebut.  Mengingat tim pusat melakukan verifikasi semua kelengkapan, mulai dari keuangan hingga SK asli,"ungkapnya.

Khusus untuk kategori II, kata Kepala BKD, saat ini pihaknya masih menunggu PP mengenai hal itu. Jika seperti aturan 2005 lalu diurut berdasarkan lama waktu pengabdian, maka pihaknya pun akan patuh pada aturan tersebut.  “Karena itu kami belum dapat berkomentar tentang kepastian pengumuman kategori II," jelasnya.

Mengenai zero growth penerimaan PNS mulai 2011 ini, perempuan berjilbab ini menuturkan Pemkot Kendari telah menerapkan sejak 2010 lalu, mengingat perekrutan PNS Pemkot sesuai dengan kebutuhan pegawai yang pensiun di setiap tahunnya. "Sama dengan kuota CPNS tahun 2010 lalu, tahun 2011 ini kami akan mengusulkan 190 orang, dengan kebutuhan utama tenaga guru dan kesehatan.  Lagi pula pembagian kuota juga dikembalikan kepada analisa KemenPAN, yang mana saat ini kami juga belum tahu kapan lowongan CPNS TA 2011 dibuka," tuturnya.

Kalau pun Sultra dikatakan penerimaan terburuk, seperti dilansir KPK beberapa waktu lalu, ia berharap Kota Kendari tidak memperparah kondisi tersebut. Pasalnya selain jumlah PNS yang diterima sesuai kebutuhan SKPD, pengurusan NIP pun tepat waktu dilakukan. "Begitu pula orientasi CPNS TA 2010 lalu, akan segera kami laksanakan tepatnya akhir April ini, menunggu cairnya anggaran," pungkasnya.

April 2011, Serapan Beras Petani Capai 2.688 Ton

2011-04-14. Hingga awal April 2011 Bulog Sultra sudah melakukan penyerapan terhadap beras petani sebanyak 2.688 ton atau sekitar 14 persen dari target yang berjumlah 20.000 ton. 
 Hingga awal April 2011 Bulog Sultra sudah melakukan penyerapan terhadap beras petani sebanyak 2.688 ton atau sekitar 14 persen dari target yang berjumlah 20.000 ton. 
Menurut Kadivre Bulog Sultra, Bambang Napitupulu, penyerapan beras petani hingga bulan keempat 2011 memang masih rendah karena musim panen bagi petani belum tiba.

"Kan ada istilah Okmar atau Oktober hingga Maret dan ada istilah Asep atau April hingga September, nah di Asep ini jumlah panen petani relatif tinggi, sehingga di bulan ini kami melakukan penyerap beras petani yang sebanyak-banyaknya," jelasnya, Jumat (8/4/2011) saat ditemui di ruang kerjanya.

Pada bulan April hingga September jumlah panen petani, kata Bambang, bisa mencapai 200 hingga 300 ton per hari. Sedangkan pada bulan Oktober hingga Maret hanya sekitar 50 ton per hari.

"Serapan yang kami lakukan dengan jumlah 2.688 itu juga merupakan serapan tahun sebelumnya atau Okmar dan daya serapnya memang tergolong rendah, tapi saya yakin kami mampu melakukan penyerapan dengan lebih banyak lagi, mungkin sekitar awal Mei, jika cuaca tidak esktrim maka jumlah dan kualitas beras petani juga pasti bagus," tandasnya.

Musrenbang Sultra Dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2011 dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, di salah satu hotel yang ada di Kendari, Sultra.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2011 dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, di salah satu hotel yang ada di Kendari, Sultra. 
Dalam kesempatan itu, Armida menitipkan dua kebijakan utama yang dapat dijadikan sebagai dasar pembangunan Sultra agar kedepannya dapat menjadi daerah yang lebih berkembang lagi.

"Untuk Sultra kebijakan pembangunan yang dapat digunakan yakni sinergikan inisiatif master plan  guna pengetasan kemiskinan dan percepatan perubahan ekonomi melalui pelabuhan Kendari dan Pomalaa," pesan Armida dihadapan sejumlah peserta Musrenbang, Jumat (8/4/2011).

Sementara Gubernur Sultra H.Nur Alam,SE. mengatakan, dengan adanya musrenbang tersebut, maka pembangunan yang terjadi di Sultra akan lebih bersinergis lagi.

Musrenbang yang digelar selama dua hari berturut-turut itu yakni 8 sampai 9 April 2011, diikuti seluruh kepada daerah serta SKPD lingkup Kabupaten dan Kota dengan mengangkat tema "Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Melalui Pengembangan Kebijakan Padat Karya, Padat Modal dan Padat Teknologi,".

Pembangunan Dibagai Lima Zona
Print
E-mail

Kawasan tertip pembangunan mulai digalakkan Pemkot Kendari. Salah satu wujud dengan membagi lima zona pembangunan.  Zona pertama meliputi kawasan pembangunan pusat kota, yang terletak di pusat Kota Kendari. Zona kedua  kawasan pembangunan central bisnis distrik (CBD) dan Teluk Kendari. Zona tiga adalah  kawasan pembangunan pusat pelayanan di kota lama dan sekitar pelabuhan.

Kawasan tertip pembangunan mulai digalakkan Pemkot Kendari. Salah satu wujud dengan membagi lima zona pembangunan.  Zona pertama meliputi kawasan pembangunan pusat kota, yang terletak di pusat Kota Kendari. Zona kedua  kawasan pembangunan central bisnis distrik (CBD) dan Teluk Kendari. Zona tiga adalah  kawasan pembangunan pusat pelayanan di kota lama dan sekitar pelabuhan. 
Selanjutnya,  keempat meliputi pembangunan Pemprov Sultra dan zona kelima  kawasan pembangunan perguruan tinggi.

"Pengaturan kawasan pembangunan  dalam RTRW diharapkan  tidak dibolehkan lagi membangun diluar ketentuan kelima zona yang sudah diatur dalam Perda RTRW. Kemudian kita sudah menetapkan juga beberapa kawasan strategis dalam Perda RTRW. Di kawasan strategis tersebut diantaranya berada di wilayah kota lama dan Pelabuhan Bongkutoko. Kemudian pusat pemerintahan  Sultra, pusat pemerintahan Kota Kendari dikawasan teluk Kendari dan CBD," jelas Kadis Tata Kota Andi Adam kemarin.

Menurutnya, semua kawasan yang sudah diatur  akan dimplementasikan setelah mendapat persetujuan dewan, kemudian dievaluasi oleh  Pemprov  dan dilegalkan kementerian dalam negeri.

" Pembangunan jembatan Bahteramas  sangat mendukung
pekembangan kawasan kota lama  dari yang tidak berkembang menjadi berkembang. Namun kawasan tersebut tidak akan dijadikan kawasan pecinan (perkampungan cina). Yang jelas pemerintah akan menjaga kelestarian situs- situs sejarah," janji Andi Adam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar